2. Partisipasi masyarakat belum menjadi kekuatan utama.
Banyak warga masih berpikir bahwa urusan sampah adalah tanggung jawab pemerintah. Padahal, konsep Community-Based Solid Waste Management (CBSWM) justru menempatkan masyarakat sebagai motor utama pengelolaan sampah.
3. Keterbatasan fasilitas dan pembiayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sekitar 265 desa/kelurahan di Wonosobo, baru sebagian kecil yang memiliki TPS-3R aktif dengan kapasitas memadai. Bank sampah memang berkembang, tetapi alur distribusi ke industri daur ulang belum stabil.
4. Pemanfaatan teknologi RDF belum maksimal.
Wonosobo telah memulai proyek pilot Refuse Derived Fuel (RDF) bekerja sama dengan industri semen. RDF mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Namun, hingga kini, pasokan sampah terpilah yang menjadi bahan baku RDF belum mencukupi. Akibatnya, program tersebut belum bisa berjalan optimal seperti yang diharapkan.
Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis, tapi juga persoalan tata kelola dan budaya.
Belajar dari akar masalah, Sampah di Wonosobo sebenarnya mencerminkan pola yang umum terjadi di banyak daerah di Indonesia : program berjalan, tetapi tidak terintegrasi. Misalnya, satu desa memiliki bank sampah aktif, tetapi tidak memiliki sistem transportasi untuk mengangkut hasil pilahan ke PDU.
Di sisi lain, industri daur ulang lokal kekurangan pasokan bahan baku.
Selain itu, dukungan data dan pemantauan masih minim. Tidak ada sistem informasi publik yang menampilkan seberapa banyak sampah diolah, didaur ulang, atau dikonversi menjadi RDF.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Tinggalkan Balasan