JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap serius dalam menangani bencana di wilayah Sumatra, meskipun belum menetapkan status bencana nasional. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 unit hunian bagi korban bencana, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (1/1/2026).
Presiden menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, dan masalah ini berdampak di tiga provinsi. Kalau sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujar Prabowo.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meremehkan dampak bencana tersebut. Ia menyebut keterlibatan langsung banyak anggota Kabinet Merah Putih sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan di lapangan.
Saat ini, sedikitnya 10 menteri berada di Aceh untuk menangani dampak bencana, termasuk dua menteri yang bertugas di Aceh Utara. Sejumlah menteri lainnya juga tersebar di provinsi-provinsi terdampak lainnya.
“Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada dua menteri di Aceh Utara, 10 menteri di Aceh, dan lainnya di tempat lain,” jelasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah bekerja sepenuh tenaga dalam penanganan pascabencana dan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung proses pemulihan.
Editor : A. Nandar
Sumber Berita: ANTARA
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Tinggalkan Balasan