14 Sep 2026
instagram youtube tiktok linkedin pinterest

14 Sep 2026

KPK Amankan 27 Orang dalam OTT Bupati Cilacap

- Penulis

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

i

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Daftar Rentetan Operasi Senyap KPK Tahun 2026

Sebelum terjadinya OTT Bupati Cilacap, lembaga ini sudah sangat aktif melakukan penindakan sejak awal tahun. Misalnya, pada bulan Januari saja, petugas melakukan operasi terkait suap pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain itu, KPK juga telah menahan Wali Kota Madiun Maidi serta Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan korupsi yang berbeda. Pihak berwenang kemudian melanjutkan aksi mereka dengan menyasar KPP Madya Banjarmasin serta kasus importasi barang tiruan di Bea Cukai.

Bahkan, ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok juga tidak luput dari jeratan hukum setelah terjaring pada awal Februari lalu. Selanjutnya, tren penangkapan kepala daerah justru semakin meningkat saat memasuki periode bulan Ramadhan tahun ini.

Baca Juga:  Satpol PP Damkar Purworejo Amankan 935 Bungkus Rokok Ilegal dalam Operasi Gabungan

Sebelum penangkapan dalam OTT Bupati Cilacap hari ini, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sudah lebih dahulu menyandang status tersangka. Kemudian, hanya berselang beberapa hari, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari juga tertangkap oleh tim lapangan komisi antirasuah.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap anggaran daerah tetap berjalan sangat ketat tanpa mengenal waktu istirahat. KPK sekarang memiliki waktu satu kali dua puluh empat jam untuk menentukan status hukum bagi seluruh pihak yang tertangkap.

Baca Juga:  Harga Ayam Sempat Naik Hingga Rp 45 Ribu, Mendag Tegaskan Rata-Rata Nasional Masih Stabil

Sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tim penyidik akan melakukan ekspose guna menetapkan tersangka secara resmi. Jadi, nasib kepemimpinan di Kabupaten Cilacap saat ini sedang berada dalam ketidakpastian akibat persoalan hukum tersebut.

Segenap elemen masyarakat tentu berharap agar proses penegakan hukum ini berjalan secara transparan dan berkeadilan bagi semua pihak.

Oleh sebab itu, transparansi informasi dari Gedung Merah Putih menjadi hal yang paling dinantikan oleh publik di Jawa Tengah. Akhirnya, rentetan kasus ini harus menjadi evaluasi besar bagi setiap pejabat publik dalam menjaga amanah dan integritas daerah.

Penulis : Adi

Editor : A. Nandar

Sumber Berita: ANTARA

Follow WhatsApp Channel diengpost.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Ini Profil dan Jejak Perjuangannya di Nahdlatul Ulama
JATMAN Gelar Istighatsah dan Manaqib Kubro Sambut Muktamar NU ke-35
Katib Syuriyah PBNU Ajak Peserta Muktamar Jombang Jaga Kemandirian Organisasi
Cari Solusi Baru, Presiden Prabowo Dorong Terobosan Penanganan Karhutla
KPK OTT Rektor Unsoed Terkait Dugaan Pemerasan Penerimaan Mahasiswa FK
Pejabat Kampus Terjaring OTT ke-19, Rektor Unsoed Dibawa KPK
Presiden Prabowo Subianto Tinjau Lokasi Kebakaran Hutan di Kubu Raya Kalimantan
Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:09 WIB

Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Ini Profil dan Jejak Perjuangannya di Nahdlatul Ulama

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 11:55 WIB

JATMAN Gelar Istighatsah dan Manaqib Kubro Sambut Muktamar NU ke-35

Selasa, 25 Agustus 2026 - 07:37 WIB

Cari Solusi Baru, Presiden Prabowo Dorong Terobosan Penanganan Karhutla

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:53 WIB

KPK OTT Rektor Unsoed Terkait Dugaan Pemerasan Penerimaan Mahasiswa FK

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 22:12 WIB

Pejabat Kampus Terjaring OTT ke-19, Rektor Unsoed Dibawa KPK

Berita Terbaru