1 Nov 2026
instagram youtube tiktok linkedin pinterest

1 Nov 2026

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Ekspor CPO dan POME, Negara Rugi Hingga Rp14 Triliun

- Penulis

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Para tersangka kasus ekspor CPO diamankan di Kejaksaan Agung RI.

i

Para tersangka kasus ekspor CPO diamankan di Kejaksaan Agung RI.

JAKARTA, DiengPost.com — Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, Palm Oil Mill Effluent (POME), periode 2022–2024.

Penetapan dilakukan pada Selasa (10/2/2026) setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup. Para tersangka berasal dari unsur kementerian, bea cukai, dan korporasi.

Berikut daftar tersangka:

  • LHB (Kasubdit di Kementerian Perindustrian)
  • FJR (Direktur Teknis Kepabeanan DJBC)
  • MZ (ASN di KPBC Pekanbaru)
  • ES (Direktur PT SMP, PT SMA, PT SMS)
  • ERW (Direktur PT BMM)
  • FLX (Dirut dan Head Commerce PT AP)
  • RND (Direktur PT PAJ)
  • TNY (Direktur PT TEO, pemegang saham PT Green Product International)
  • VNR (Direktur PT SIP)
  • RBN (Direktur PT CKK)
  • YSR (Dirut PT MAS, Komisaris PT SBP)
Baca Juga:  Rangkaian Hari Santri Nasional 2025, PCNU Purworejo Gelar Ziarah ke Makam Ulama dan Kiai

Direktur Penyidikan JAM Pidsus, Dirdik menjelaskan, bahwa kasus ini bermula dari penyimpangan klasifikasi ekspor CPO berkadar asam tinggi yang secara sengaja diklaim sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO) menggunakan HS Code 2306.

Baca Juga:  Harga Emas Galeri 24 dan UBS Kompak Turun, Cek Daftar Terbarunya

Padahal, seluruh bentuk CPO seharusnya tunduk pada pengendalian ekspor melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persetujuan ekspor, serta kewajiban Bea Keluar dan Pungutan Sawit (Levy).

“Rekayasa klasifikasi ini dilakukan untuk menghindari kewajiban kepada negara dan memuluskan ekspor CPO seolah-olah bukan CPO,” ujar Dirdik dalam konferensi pers.

Penyidik juga menemukan adanya dugaan pemberian imbalan (kickback) kepada oknum pejabat negara untuk meloloskan proses administrasi ekspor yang tidak sesuai ketentuan.

Editor : A. Nandar

Sumber Berita: Kejaksaan Agung RI

Follow WhatsApp Channel diengpost.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Cari Layanan Imigrasi di Luar Kantor Kini Lebih Mudah, Seluruhnya Bernama Beranda Imigrasi
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Makin Mudah, Petani Sambut Positif Penurunan Harga
KPK Duga Korupsi Dana Siap Pakai BNPB Terjadi Sejak 2022
PNBP Imigrasi Tembus Rp 8,68 Triliun, Lampaui Target 2026
Penanganan Karhutla, Pemerintah Fokus Padamkan 639 Hektare Lahan
Warga Lampung Selatan Hilang Saat Memancing di Kolam Bekas Galian Pasir, Ditemukan Meninggal Dunia
Purbaya Yudhi Sadewa Mendadak Dicopot, Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu
Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Ini Profil dan Jejak Perjuangannya di Nahdlatul Ulama

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:12 WIB

Cari Layanan Imigrasi di Luar Kantor Kini Lebih Mudah, Seluruhnya Bernama Beranda Imigrasi

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:52 WIB

Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Makin Mudah, Petani Sambut Positif Penurunan Harga

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:04 WIB

KPK Duga Korupsi Dana Siap Pakai BNPB Terjadi Sejak 2022

Rabu, 14 Oktober 2026 - 17:39 WIB

PNBP Imigrasi Tembus Rp 8,68 Triliun, Lampaui Target 2026

Jumat, 25 September 2026 - 21:47 WIB

Warga Lampung Selatan Hilang Saat Memancing di Kolam Bekas Galian Pasir, Ditemukan Meninggal Dunia

Berita Terbaru

Nasional

KPK Duga Korupsi Dana Siap Pakai BNPB Terjadi Sejak 2022

Kamis, 15 Okt 2026 - 10:04 WIB

Nasional

PNBP Imigrasi Tembus Rp 8,68 Triliun, Lampaui Target 2026

Rabu, 14 Okt 2026 - 17:39 WIB