Menurutnya, pendekatan melalui berbagai kanal komunikasi seperti media digital dan media massa konvensional efektif dalam meningkatkan pemahaman publik.
“Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal. Hasil cukai yang dikelola dengan baik akan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembangunan berkelanjutan,” jelas Khristina.
Dinas Kominfo Wonosobo sendiri rutin melakukan sosialisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari Linmas, PKK, pedagang rokok, hingga penyuluh.
Kegiatan tersebut diharapkan membuat warga lebih teredukasi dan berperan aktif menyebarkan informasi terkait pentingnya membeli produk legal.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam memerangi praktik perdagangan rokok ilegal sekaligus mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
Tinggalkan Balasan