Langkah pertama mencakup audit cepat di lapangan terhadap penyedia makanan guna memastikan kesesuaian anggaran dengan kualitas bahan baku. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat standarisasi menu nasional agar komposisi protein dan vitamin tetap terukur jelas.
Selanjutnya, Vita meminta adanya penerapan sistem transparansi biaya agar sekolah maupun orang tua dapat mengawasi rincian biaya setiap porsi. Maka dari itu, mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan dinas kesehatan serta komite sekolah harus segera berjalan aktif.
Bahkan, pemerintah wajib memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak bagi penyedia makanan yang berani melanggar standar gizi nasional. Sebab, penguatan tata kelola menjadi kunci utama agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat masyarakat rasakan secara maksimal.
Oleh sebab itu, Komisi IX akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Badan Gizi Nasional secara konsisten. Jadi, setiap kendala teknis dalam distribusi makanan bergizi bagi siswa wajib segera mendapatkan solusi yang konkret dan cepat.
Akhirnya, Vita Ervina berharap BGN mampu merespons masukan legislatif ini sebagai upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan demikian, sinergi antara pusat dan daerah akan menjamin program ini berjalan secara aman, sehat, serta akuntabel.
Maka, anak-anak Indonesia akan tumbuh jauh lebih kuat melalui asupan makanan yang benar-benar bergizi dan berkualitas tinggi. Jadi, seluruh elemen pemerintah harus bekerja sama demi mewujudkan generasi emas melalui implementasi kebijakan yang bersih dari praktik penyelewengan.
Dengan koordinasi yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi tonggak sejarah baru dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Penulis : A. Nandar
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
Tinggalkan Balasan