“Seluruh layanan dilakukan tanpa biaya, termasuk pengurusan KTP, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lain,” tegasnya.
Dalam tahap pemulihan jangka menengah, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan dari berbagai yayasan tanpa menggunakan anggaran APBN.
“Sebanyak 2.600 unit huntap akan segera dibangun: 1.000 unit di Aceh, 1.000 di Sumatera Utara, dan 600 di Sumatera Barat. Besok kami akan menghadiri groundbreaking di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan,” ujar Tito.
Tito menambahkan, pemerintah juga melakukan pendataan terhadap kantor-kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat siap mengambil alih perbaikan jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya.
“Untuk kerusakan ringan akan dilihat dulu kemampuan daerah. Kalau tidak mampu, kami bantu. Sementara yang rusak berat akan kami teruskan ke Menteri PUPR untuk penanganan lebih lanjut,” pungkasnya.
Editor : A. Nandar
Sumber Berita: Kementerian Sekretariat Negara RI
Halaman : 1 2
Tinggalkan Balasan