JAKARTA, DiengPost.com – Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina meminta pemerintah agar segera mengambil langkah nyata. Beliau ingin otoritas memperkuat perlindungan PMI di zona perang. Hal tersebut muncul sebagai respons atas hilangnya tiga ABK WNI di Selat Hormuz.
Peristiwa pilu ini terjadi setelah kapal tugboat Musaffah dua meledak di kawasan penuh gejolak keamanan. Oleh karena itu, Vita mendesak pemerintah agar bertindak secara cepat dan transparan. Tim pencari harus menangani musibah ini dengan koordinasi yang sangat baik.
Selanjutnya, situasi konflik di Timur Tengah memang memberikan risiko serius bagi para pekerja maritim kita. Maka dari itu, agenda perlindungan PMI di zona perang harus menjadi prioritas utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab, keselamatan warga negara merupakan amanat konstitusi yang sangat mendasar. Namun, kondisi geopolitik saat ini membuat jalur pelayaran internasional menjadi sangat tidak aman bagi pelaut.
“Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama negara,” tegas Vita Ervina dalam keterangan tertulisnya pada Senin (9/3/2026).
Ia menganggap bahwa perlindungan PMI di zona perang adalah bukti kehadiran negara.
Evaluasi Penempatan dan Mitigasi Risiko Maritim
Politisi PDI Perjuangan ini juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan pekerja di wilayah berbahaya. Menurutnya, perlindungan PMI di zona perang membutuhkan standar pemantauan kerja yang lebih ketat.
Penulis : A. Nandar
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Tinggalkan Balasan