Era Baru Hukum Pidana, KUHP dan KUHAP Nasional Resmi Berlaku

Prinsip single prosecution dan pemanfaatan teknologi digital juga diadopsi untuk meningkatkan efisiensi peradilan.

Transisi dan Evaluasi Berkelanjutan

Pemerintah telah menyiapkan 25 peraturan pemerintah (PP), satu peraturan presiden (Perpres), dan berbagai aturan turunan lainnya untuk mendukung masa transisi. Prinsip nonretroaktif tetap berlaku: perkara sebelum 2 Januari 2026 tunduk pada aturan lama, sedangkan perkara setelahnya mengikuti KUHP dan KUHAP baru.

“Pemberlakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan. Pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat sipil demi terwujudnya sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berdaulat,” pungkas Yusril.

Baca Juga:  Kebakaran Bengkel Vulkanisir Ban di Purworejo, Empat Mobil Damkar Dikerahkan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Editor : A. Nandar

Sumber Berita: Kementerian Sekretariat Negara RI

Halaman : 1 2