JAKARTA – Laskar Santri Nusantara menyerukan pentingnya etika bahasa publik dalam komunikasi resmi pemerintah dan pemberitaan media. Organisasi ini menilai sejumlah diksi dan tema kegiatan yang digunakan dalam wacana publik belum sepenuhnya mencerminkan adab, empati, dan sensitivitas sosial.
Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Laskar Santri Nusantara, Didik Setiawan mengatakan, bahwa penggunaan istilah seperti ‘pemuda miskin ekstrem’, ‘kelompok rentan tertinggal’ atau narasi tentang ‘pesantren tradisional yang perlu
dimodernisasi’ berpotensi menimbulkan stigma dan melukai perasaan masyarakat.
“Bahasa adalah cermin keadaban bangsa. Kami para santri dan pemuda tidak menolak kritik, tetapi menginginkan setiap kebijakan dan komunikasi publik disampaikan dengan adab, bukan penghakiman,” ujar Didik, Sabtu (01/11/2025).
Menurut Didik, bahasa publik menggambarkan sejauh mana moralitas dan empati hadir dalam penyusunan kebijakan. Dalam tradisi pesantren, tutur kata tidak hanya sekadar alat komunikasi, melainkan representasi akhlak dan kecerdasan sosial. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi setiap pejabat publik, juru bicara pemerintah, maupun perencana kebijakan untuk menyampaikan pesan dengan empati.
“Setiap kata yang diucapkan pejabat publik memiliki dampak sosial dan psikologis. Pemerintah bertanggung jawab memastikan narasi publik disampaikan dengan penghormatan terhadap martabat manusia,” tegasnya.
Laskar Santri Nusantara juga menyoroti kecenderungan pelabelan negatif terhadap pemuda dan pesantren dalam sejumlah program pemerintah. Menurut organisasi tersebut, pemuda seharusnya dipandang sebagai agen perubahan, bukan kelompok ‘miskin ekstrem’.
Penulis : Adi
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Tinggalkan Balasan