JAKARTA – Pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025. Penetapan ini merupakan respons atas lonjakan kasus campak yang kembali mengancam kesehatan anak-anak, meskipun penyakit ini sebelumnya sudah masuk dalam program pengendalian nasional melalui imunisasi rutin.
Data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hingga Agustus 2025, terdapat 23.128 kasus suspek campak, dengan 3.444 kasus terkonfirmasi positif, atau setara dengan positivity rate 16,6 persen.
Situasi ini mendorong pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaktifkan berbagai langkah responsif, termasuk pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI).
Menurut Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, penurunan cakupan imunisasi menjadi penyebab utama terjadinya lonjakan kasus campak dan penetapan KLB campak 2025. Ia menegaskan bahwa vaksinasi menjadi kunci utama untuk mencegah penyebaran penyakit ini.
“Imunisasi campak sudah kita masukkan sebagai salah satu dari 14 jenis antigen yang masuk ke dalam program imunisasi nasional,” kata Prima dalam keterangannya.
Program imunisasi campak rubella nasional memberikan tiga dosis vaksin, yakni dosis pertama pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 18 bulan dan dosis booster saat anak duduk di kelas 1 SD (sekitar usia 7 tahun).
Ketiga tahap ini dianggap penting untuk membentuk kekebalan aktif, karena antibodi alami dari ibu mulai menurun saat bayi berusia sembilan bulan. Namun, Prima mengungkapkan bahwa cakupan dosis kedua masih jauh lebih rendah dibandingkan dosis pertama, sehingga herd immunity nasional belum terbentuk optimal.
Meskipun angka cakupan imunisasi campak rubella nasional tampak tinggi di permukaan, Prima menyebut masih terdapat ketimpangan distribusi antarwilayah, baik antarkabupaten maupun antardesa.
Ketidakseimbangan ini menyebabkan sejumlah wilayah memiliki cakupan yang sangat rendah, sehingga memicu munculnya kasus campak sporadis hingga KLB campak 2025 di daerah tersebut.
“Kami melihat masih ada desa-desa yang cakupan imunisasinya sangat rendah, dan itu jadi titik rawan penyebaran,” jelas Prima.
Sebagai respons, pemerintah pusat melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, termasuk memastikan distribusi vaksin dan sumber daya kesehatan berjalan efektif.
Menanggapi KLB campak 2025, Kemenkes melakukan berbagai intervensi, termasuk rapat koordinasi teknis dengan dinas kesehatan daerah, pengiriman vaksin campak rubella tambahan, edukasi masyarakat melalui kampanye PHBS serta elaksanaan ORI (Outbreak Response Immunization) di wilayah terdampak.
Prima menegaskan bahwa ketersediaan vaksin di fasilitas kesehatan saat ini dalam kondisi aman dan terjamin mutunya. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melengkapi jadwal imunisasi anak sesuai usia, serta memanfaatkan momentum ORI yang digelar di daerah KLB.
Selain vaksinasi, pemerintah juga mengimbau penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), deteksi dini gejala demam dan bercak merah, serta isolasi bagi pasien terkonfirmasi guna memutus rantai penularan.
Tinggalkan Balasan