JAKARTA, DiengPost.com — Polri menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Salah satu fokus utama adalah memutus rantai tengkulak dengan memfasilitasi akses permodalan dan penyerapan hasil panen oleh Bulog.
Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi hulu, Polri memfasilitasi kelompok tani (Poktan) jagung untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Contohnya di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, petani mendapatkan kredit modal untuk menanam dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk jagung.
Di sisi hilir, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan. Hal ini bertujuan mencegah petani menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
Penulis : A.L. Khakim
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Tinggalkan Balasan