12 Sep 2026
instagram youtube tiktok linkedin pinterest

12 Sep 2026

Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 Rumuskan Incheon Plan untuk Ekonomi Asia-Pasifik yang Berkelanjutan

- Penulis

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 23:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2025 di Incheon, Korea Selatan.

i

Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2025 di Incheon, Korea Selatan.

KOREA SELATAN – Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2025 di Incheon menghasilkan kesepakatan strategis yang akan memengaruhi arah kebijakan ekonomi kawasan Asia-Pasifik dalam lima tahun ke depan.

Forum tersebut melahirkan Incheon Plan, sebuah peta jalan baru yang menjadi pedoman bagi negara anggota APEC hingga 2030 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Indonesia diwakili oleh Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal yang juga menjabat sebagai Plt. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional pada Kementerian Keuangan.

Dalam forum bertema ‘Sustainable Growth and Shared Prosperity in the Region’, Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 dipimpin oleh Koo Yun Cheol, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi dan Keuangan Republik Korea.

Para menteri menyetujui empat isu utama yang dituangkan dalam Joint Statement, mencakup ekonomi global dan regional, Inovasi dan keuangan digital, kebijakan fiskal yang adaptif dan penguatan sektor keuangan.

Baca Juga:  Tertabrak Kereta di Prembun Kebumen, Pria Berusia 63 Tahun Ditemukan Meninggal

Keempat isu tersebut menjadi dasar bagi konsolidasi ekonomi kawasan dalam menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi, ketimpangan digital dan transisi energi.

Hasil paling menonjol dari Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 adalah peluncuran Incheon Plan, dokumen panduan lima tahun yang berfokus pada inovasi dan pengembangan teknologi, stabilitas keuangan dan kebijakan makro, reformasi fiskal berkelanjutan dan akses ekonomi yang setara untuk seluruh lapisan masyarakat.

Rancangan ini akan memperkuat koordinasi kebijakan antarnegara APEC dalam merespons fluktuasi ekonomi global, memperluas literasi keuangan digital, serta mendukung pertumbuhan hijau dan inklusif.

Menurut pernyataan resmi Sekretariat APEC, Incheon Plan menjadi tonggak penting untuk mempercepat integrasi ekonomi kawasan sekaligus menyiapkan respons kolektif terhadap ketidakpastian global yang terus berubah.

Pada hari kedua forum, Joint Finance and Structural Reform Ministers’ Meeting menjadi ruang diskusi antara Menteri Keuangan dan Menteri Reformasi Struktural APEC. Topik utama yang dibahas adalah percepatan transformasi digital di kawasan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), riset dan pengembangan (R&D), serta investasi dalam talenta digital.

Baca Juga:  BPBD Purworejo Tindaklanjuti Longsor di Pituruh, Batu 7 Ton Dievakuasi Secara Manual

Sesi tersebut menyoroti pentingnya inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Teknologi bukan hanya alat ekonomi, tetapi sarana untuk memastikan kesejahteraan bersama di kawasan Asia-Pasifik,” ungkap perwakilan delegasi APEC dalam sesi diskusi tersebut.

Delegasi Indonesia menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan Incheon Plan sebagai langkah memperkuat sinergi fiskal dan mendorong sistem keuangan digital yang aman dan berintegritas.

Menurut Arief Wibisono, Indonesia siap berkontribusi dalam pembiayaan berkelanjutan dan memperluas kerja sama lintas sektor untuk mendukung stabilitas ekonomi regional.

“Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam jaringan ekonomi Asia-Pasifik,” ujarnya.

Dengan berakhirnya Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2025, para menteri menegaskan kembali arah bersama untuk membangun ekonomi yang tangguh, berinovasi, dan berkelanjutan. Melalui Incheon Plan, kawasan Asia-Pasifik diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan hingga 2030.

Editor : A. Nandar

Sumber Berita: Kemenkeu RI

Follow WhatsApp Channel diengpost.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Ini Profil dan Jejak Perjuangannya di Nahdlatul Ulama
JATMAN Gelar Istighatsah dan Manaqib Kubro Sambut Muktamar NU ke-35
Katib Syuriyah PBNU Ajak Peserta Muktamar Jombang Jaga Kemandirian Organisasi
Cari Solusi Baru, Presiden Prabowo Dorong Terobosan Penanganan Karhutla
KPK OTT Rektor Unsoed Terkait Dugaan Pemerasan Penerimaan Mahasiswa FK
Pejabat Kampus Terjaring OTT ke-19, Rektor Unsoed Dibawa KPK
Presiden Prabowo Subianto Tinjau Lokasi Kebakaran Hutan di Kubu Raya Kalimantan
Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:09 WIB

Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU 2026-2031, Ini Profil dan Jejak Perjuangannya di Nahdlatul Ulama

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 11:55 WIB

JATMAN Gelar Istighatsah dan Manaqib Kubro Sambut Muktamar NU ke-35

Selasa, 25 Agustus 2026 - 07:37 WIB

Cari Solusi Baru, Presiden Prabowo Dorong Terobosan Penanganan Karhutla

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:53 WIB

KPK OTT Rektor Unsoed Terkait Dugaan Pemerasan Penerimaan Mahasiswa FK

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 22:12 WIB

Pejabat Kampus Terjaring OTT ke-19, Rektor Unsoed Dibawa KPK

Berita Terbaru