MALAYSIA – Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar ASEAN mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan krisis Myanmar yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan. Seruan itu disampaikan dalam sesi retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Minggu, 26 Oktober 2025.
“Krisis di sekitar kita terus menguji tekad kita, di kawasan kita, dan di antara sahabat-sahabat kita. Situasi di Myanmar masih menjadi keprihatinan yang mendalam,” ujar Presiden Prabowo, dalam pernyataannya yang diunggah oleh Kantor Sekretariat Presiden.
Presiden menekankan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan krisis politik di Myanmar diselesaikan melalui jalur damai yang menghormati demokrasi dan hak rakyat. Dalam konteks itu, ia menilai penting bagi ASEAN untuk menjaga perannya sebagai penjaga stabilitas kawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menjelang penyelenggaraan pemilu Myanmar pada Desember 2025, Presiden Prabowo mendorong agar ASEAN memastikan proses politik berjalan transparan dan demokratis. Ia juga mengusulkan agar blok tersebut mempertimbangkan pengiriman tim pengamat ASEAN untuk menjamin akuntabilitas.
“Utusan Khusus Ketua ASEAN dapat terus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, dan pada waktu yang tepat, ASEAN dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan tim pengamat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi,” kata Prabowo.
Langkah ini, menurut pengamat hubungan internasional, dapat memperkuat posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang berorientasi pada solusi, bukan hanya pernyataan politik. Krisis Myanmar saat ini telah berlangsung hampir lima tahun sejak kudeta militer pada Februari 2021 dan masih menimbulkan instabilitas di sebagian besar wilayah negara tersebut.
Konsensus Lima Poin dan Upaya Perdamaian KawasanDalam forum yang sama, Presiden Prabowo menyoroti pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN yang hingga kini masih terbatas. Ia menekankan pentingnya menjadikan konsensus tersebut sebagai acuan utama untuk mengakhiri konflik internal di Myanmar.
“Kita harus terus menyerukan gencatan senjata untuk menciptakan ruang yang diperlukan bagi dialog yang bermakna. Indonesia siap mendukung Ketua ASEAN dalam melibatkan semua pihak menuju proses yang benar-benar inklusif,” tutur Presiden.
Konsensus Lima Poin ASEAN yang disepakati pada 2021 di Jakarta memuat komitmen penghentian kekerasan, dimulainya dialog konstruktif, pengiriman bantuan kemanusiaan, penunjukan Utusan Khusus, serta keterlibatan langsung ASEAN dalam memantau situasi Myanmar.
Meski demikian, mekanisme implementasi kesepakatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi antara militer Myanmar dan kelompok oposisi sipil.
Selain membahas krisis Myanmar, Presiden Prabowo juga menyoroti meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang berisiko mengganggu stabilitas kawasan. Ia menekankan perlunya pendekatan diplomasi damai serta dialog terbuka antarnegara anggota.
“Saya mengapresiasi kepemimpinan Perdana Menteri Anwar dalam memfasilitasi dialog dan gencatan senjata. Kami mendesak kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan semangat ASEAN, sebagai satu keluarga,” ujarnya.
Isu keamanan wilayah ini disebut penting untuk memastikan kerja sama ekonomi ASEAN tetap berjalan. Krisis di satu negara, menurut Presiden, tidak hanya berdampak politik tetapi juga ekonomi dan sosial bagi kawasan secara keseluruhan.
Editor : A. Nandar
Sumber Berita: Sekretariat Kabinet RI
Tinggalkan Balasan